SAMARINDA. – Danrem 091/ASN, Brigjen TNI Anggara Sitompul S.I.P, M.Si. menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Prov. Kaltim dipimpin oleh Gubernur Kaltim DR. Rudi Mas’ud, SE.,ME bertempat di Ruang rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim Jl. Gajah Mada Kel. Bugis Samarinda, Senin (10/03/2025).
Pengendalian inflasi menjadi perhatian serius Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, terutama memasuki Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1446 H. Gubernur melihat ada empat faktor yang harus menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi.
“Pertama ketersediaan pangan terutama beras. Kedua distribusi yang harus didukung infrastruktur jalan yang baik. Ketiga harga terjangkau dan keempat komunikasi yang efektif,” kata Gubernur Kaltim.
Untuk ketersediaan pangan terutama beras, Gubernur memberi catatan agar Bulog dapat menjaga stok beras dengan baik. Sebab masyarakat Kalimantan Timur secara umum mengonsumsi beras. Ditambah lagi kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bisa dipastikan menyebabkan kebutuhan beras semakin meningkat.
Kaltim harus melakukan langkah-langkah optimalisasi lahan persawahan dengan memanfaatkan sungai-sungai yang dimiliki. Baik dari Sungai Mahakam yang melintasi Kutai Kartanegara dan Kutai Barat atau Sungai Longkali di Paser dan berbatasan dengan Penajam Paser Utara (PPU). Panen Kaltim diupayakan tidak lagi sekali setahun, tapi dua hingga tiga kali setahun.
Hal kedua yang harus diperhatikan untuk menekan inflasi adalah distribusi. Distribusi pangan yang baik harus ditopang oleh kondisi jalan yang layak dan baik.
“Keterlambatan distribusi juga berpotensi menyebabkan inflasi,” ungkap Gubernur.
Sebab itu ke depan ia bertekad agar seluruh jalan yang menghubungkan 10 kabupaten dan kota di Kaltim dalam kondisi mulus dan baik. Hal ini penting agar distribusi berjalan lancar sehingga tidak mudah menyebabkan inflasi.
Faktor ketiga terkait keterjangkauan harga Gubernur Rudy Mas’ud berharap ke depan OPD terkait lebih giat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk ikut serta membantu pemerintah menekan inflasi. Semisal kenaikan harga cabai hingga lebih dari Rp100 ribu.
