SAMARINDA – Komandan Korem (Danrem) 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Brigjen TNI Anggara Sitompul, S.I.P., M.Si., secara konsisten memprioritaskan kehadiran dan keterlibatan aktif dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur guna memperkuat sinergi lintas sectoral, bertempat di Ruang Ruhuy Rahayu Lt. 1 Kantor Gubernur Kaltim Jl. Gajah mada Kel. Jawa Ke. Samarinda Ulu Kota Samarinda. Selasa (30/6/2026).
Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Prov. Kaltim dengan tema “Isu strategis Daerah dan Antisipasi Forkopimda” dengan pimpinan acara Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud, SE., M.Si.
Dinamika geopolitik internasional, khususnya Timur Tengah berdampak langsung pada perlambatan ekonomi nasional dan daerah. Pelemahan rupiah terhadap mata uang asing ditambah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi menambah kondisi ekonomi semakin tidak mudah.
Pelemahan nilai tukar rupiah menyebabkan peningkatan biaya impor barang dan bahan baku. Sementara pemenuhan kebutuhan Kaltim masih sangat bergantung pasokan dari luar daerah.
Kondisi lain yang berkembang belakangan ini adalah meningkatnya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) sektor pertambangan, khususnya batu bara. Potensi PHK terbesar akan terjadi di Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Hal itu dipengaruhi oleh koreksi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang merupakan kebijakan pusat.
Danrem 091/ASN secara konsisten menekankan pentingnya sinergitas, soliditas, dan kolaborasi lintas sektoral antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda dalam setiap rapat koordinasi di wilayah Kalimantan Timur.
Sedangkan Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) mengatakan “Tujuan kita jelas, menjaga stabilitas ekonomi daerah, melindungi hak-hak pekerja, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan,”
Berbagai kondisi seperti kenaikan harga BBM nonsubsidi harus diantisipasi sejak dini. Gubernur tak ingin permasalahan terus berkembang menjadi lebih besar. Kenaikan harga BBM nonsubsidi itu pada saatnya akan membuat antrean panjang pada BBM subsidi. Stok BBM subsidi tidak boleh jebol, karena itu perlu pengawasan distribusi dan penegakan hukum yang ketat agar penyaluran BBM berjalan sesuai rencana.
“Kita harus bergerak lebih cepat membangun sinergi dan kolaborasi untuk mengantisipasi masalah ini. Jangan tunggu masalahnya membesar baru kita tangani,” seru Gubernur Harum kepada seluruh jajaran Forkopimda Kaltim yang hadir langsung maupun melalui zoom.
(Penrem091)
.
#KodamVIMulawarman
#TNIAD
#TNIPrima
#IndonesiaEmas2045
#Korem091AjiSuryaNatakesuma
