SAMARINDA – Danrem 091/ASN, Brigadir Jenderal TNI Anggara Sitompul, S.I.P., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Tinggi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dipadukan dengan Rapat Koordinasi Makan Bergizi Gratis.
Kehadiran Danrem 091/ASN menandakan pentingnya peran TNI dalam mendukung program pemerintah di bidang pengendalian inflasi, digitalisasi, dan ketahanan pangan di wilayah Kalimantan Timur.
Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Ma’ud menegaskan penghargaan Paritrana Award adalah bentuk penghormatan negara terhadap pihak-pihak yang serius dalam perlindungan ketenagakerjaan.
“Perlindungan sosial bukan hanya hak pekerja formal, tapi juga pekerja rentan, informal,” kata Gubernur melalui daring saat acara penyerahan penghargaan Paritrana Award Tingkat Provinsi Kaltim 2024,di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (5/8/2025).
Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, menurut Harum, bagian dari hak dasar rakyat, bukan sekadar kewajiban administratif. Karena itu, kehadiran Paritrana Award menjadi bagian dari gerakan nasional untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di seluruh pelosok negeri.
Penghargaan Paritrana Award memiliki tujuan untuk membangun kesadaran (awareness) pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi seluruh warga negara. Sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan bukan sekadar bentuk penghargaan, tapi pengingat tanggung jawab bersama dalam menjamin hak dasar para pekerja.
“Penghargaan ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kepedulian pemberi kerja, badan usaha terhadap peraturan Jamsostek dan pekerja rentan disekitar,” ungkap Harum.
Diharapkan memperluas kebermanfaatan Jamsostek untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kemiskinan. Pemerintah Provinsi Kaltim telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam hal Jamsostek ini.
Melalui APBD, Pemerintah Provinsi Kaltim telah menganggarkan perlindungan Jamsostek bagi 100.000 pekerja rentan, mencakup dua program utama BPJS Ketenagakerjaan yaitu JKM dan JKK.
“Ini salah satu program perlindungan sosial terbesar di regional Kalimantan,” sebut Harum Orang nomor satu di Kaltim itu menambahkan Pemprov Kaltim siap berkolaborasi dengan sektor swasta dan dunia usaha melalui skema CSR perusahaan untuk memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja informal dan rentan.
Diketahui Kegiatan High Level Meeting TPID & TP2DD yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh semangat kolaboratif. Kehadiran para pimpinan daerah, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta lembaga strategis menunjukkan komitmen kuat dalam pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi layanan, dan penguatan ketahanan pangan serta gizi masyarakat di Kalimantan Timur.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Prov. Kaltim Ir. Seno Aji, M.Si, Sekda Prov Kalimantan Timur Dra. Sri Wahyuni, M.P.P, Direktur BPJS Eko Nugriyanto, Pangdam VI/Mlw diwakili oleh Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, S.I.P., M.Si,
Direskrimsus Polda Kaltim Kompol Bambang Yugo Pamungkas S. H. I. K. Msi, Kasiter 091/ASN Letkol Inf. Aat Supriatna, Kadislog Lanud Dhomber Mayor Kal Wisnu Candra Wijaya, S.T, Kepala Perwakilan BI Kaltim Budi Widihartanto, Kepala BPS Prov Kaltim Dr. Yusniar Juliana, SST, MIDEC, Koordinator Pidsus Kejati Kaltim Hary dan Para Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Timur.
