SAMARINDA – Kasiter Kasrem 091/ASN Kolonel Inf Richardo Siregar, S.H., M.Tr., hadiri rapat Pembahasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipimpin oleh Pj. Gubernur Kaltim, bertempat di Pendopo Odah Etam Rumah Jabatan Gubernur Kaltim Jl. Gajah Mada Kel. Bugis Samarinda. Senin (10/2/2025).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas persiapan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyambut keinginan Presiden, karena yang dibutuhkan oleh Kaltim ialah pasokan bahan pangan.
“Karena mengolah di sisi pasokan, sebab sisi permintaan sudah ada. Permintaan ada yang bayar Rp15.000. Tinggal sisi pasokan didorong lagi nih. Kalau kemudian pemasok tidak siap di tingkat lokal, pasti akan mengambil daerah lain,” kata Akmal.
Akmal mendorong agar bahan pangan yang digunakan adalah bahan pangan lokal, sehingga bisa mereduksi biaya transportasi. Walaupun hal tersebut menjadi tantangan tersendiri.
“Konsekuensinya kita akan memperkuat pertanian kita. Tinggal meningkatkan budaya agraris, ini PR kita,” ungkapnya.
Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Nasional Tigor Pangaribuan menegaskan bahwa sebelum implementasi, perlu dilakukan sosialisasi terkait tata kelola program MBG di Kaltim.
Salah satu hal utama yang disiapkan adalah sumber daya manusia, dengan mengandalkan Kepala Satuan Pelayanan Makanan Bergizi yang direkrut dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
“Selain itu, kami juga mempersiapkan material seperti dapur masak yang nantinya di seluruh Kaltim diperlukan sebanyak kira-kira 450 unit,” ungkapnya.
Namun, saat ini dapur yang tersedia baru sekitar 37 unit dan akan dikelola oleh SPPI. Tantangan lain dalam program ini adalah ketersediaan bahan pangan, terutama sayur mayur. “Karena setahu kami, sayur mayur di Kaltim masih didatangkan dari luar daerah, dan ini yang perlu dipikirkan bersama,” terangnya.
Setiap dapur membutuhkan sekitar 300 kg sayur sekali masak untuk memenuhi kebutuhan 3.000 anak. Kalau nantinya ada 400 unit dapur,
